ROHIL-Riau | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir Provinsi Riau dikabarkan telah menerima dana Participating Interest (PI) 10 persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebesar Rp 488 miliar selama tahun 2023 lalu. 

Namun hingga akhir Maret tahun 2024 pihak BUMD Rokan Hilir-Riau terkesan masih tertutup terkait sistem pengelolaan dana PI 10 persen tersebut yang mencapai ratusan miliar rupiah. 

Dinilai belum terbuka dalam pengelolaan dana tersebut, Gabungan Pimpinan dan Wartawan Rokan Hilir pada Kamis 28 Maret 2024 langsung mendatangi kantor DPRD Rohil menyampaikan surat permintaan audiensi kepada DPRD untuk membahas terkait dana Participating Interest (PI) 10.persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Berkaitan dengan penerimaan Participating Interest (PI) 10 persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) tersebut, Gabungan Pemilik dan Wartawan Rokan Hilir meminta kepada DPRD untuk mengundang pihak-pihak yang terkait diantaranya, PD. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH), Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat dan Bank Riau Kepri Syariah untuk audiensi.

Surat permintaan audiensi tersebut diterima oleh Kasubag Tata Usaha Dan Kepegawaian DPRD Rohil, Syamsudin, Amd, Kamis (28/03/2024).

“Kita perlu mengangkat atau merespons isu yang berkembang di masyarakat terutama terkait dengan pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari pihak yang berkompeten,maka kami dari Gabungan Pemilik dan wartawan Rokan Hilir menyurati pihaK DPRD Rokan Hilir untuk membuka ruang audiensi dan mengundang para pihak terkait Participating Interest (PI) 10 persen untuk dapat meberikan keterangan atau informasi sehubungan dengan Participating Interest (PI) 10 persen tersebut,”kata ketua Ikatan Media Online Indonesia (IMO) Rokan Hilir, Hariandi Bustam,SH, Kamis (28/03/2024).

Hariandi Bustam juga menyampaikan bahwa banyak hal yang ingin diketahui oleh masyarakat tentang pengelolaan dana PI 10% tersebut

"Kita ketahui memang banyak sekali program.program prioritas pembangunan melalui dana Participating Interest (PI) ini seperti infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrem, Kemudian, untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengembangan UMKM yang ada di Rohil,"jelasnya.

Sementara itu ketua Forum Wartawan (Fowa)Rokan Hilir, H. Dahrin, S.Sos menegaskan, pers sebagai pilar keempat demokrasi, juga telah dijamin kemerdekaannya dan diakui keberadaannya oleh UUD 1945, seperti halnya tiga pilar demokrasi lainnya, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Tentunya kita harapkan rencana audiensi yang sudah kitu sampaikan ke DPRD bisa terwujud, banyak informasi publik mau dipertanyakan kepada para pihak yang terkait dengan pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) ini, karena banyak muncul penilaian negatif terhadap BUMD PD. SPRH, isu negatif ini perlu di luruskan melaui hasil audiensi nanti. Terkait pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen ini dengan transparan dan tepat sasaran,"ujar H, Dahrin.

Ditempatkan yang sama, Perwakilan dari JMSI Rohil, Hermanto Amer menekankan agar pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian.

"Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 itu, PI 10% sepenuhnya milik daerah dan dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," kata Hermanto.

Hermanto juga mengharapkan dengan adanya dana Participating Interest (PI) 10 persen PD. SPRH bisa bangun dan berkembang sehingga PAD Rokan Hilir bisa terus meningkat.

"Tentunya dengan suntikan dana ratusan miliar dari PI 10 % PD. SPRH. Kedepan bisa berkembang, dan kita tidak mau mendengar perusahaan daerah rugi dan terus rugi, "Pungkasnya.

Diberitakan Sebelumnya oleh goriau.com, Selama Tahun 2023, Kabupaten Rokan Hilir, Riau melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir telah menerima dana Participating Interest (PI) 10 persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebesar Rp 488 miliar.

Direktur BUMD Rokan Hilir, Rahman SE menjawab GoRiau.com, Selasa (30/1/2024) mengatakan BUMD telah menerima dua kali PI dari Pertamina Hulu Rokan, pertama sebesar Rp96 miliar dan kedua Rp 488 miliar pada tahun 2024.

Dikatakannya, saat ini dana tersebut belum diserahkan kepada pemerintah daerah karena menunggu hasil audit serta rapat umum pemegang saham. ''Audit tehadap BUMD dilakukan oleh kantor akuntan publik, selesai audit, nanti langsung digelar RUPS, setelah itu baru ada penyerahan ke Pemda sesuai hasil RUPS,'' jelasnya.

Dijelaskannya, nantinya pemerintah daerah akan menerima dalam bentuk deviden yang akan disepakati dalam rapat umum pemegang saham. ''Jadwal RUPS belum bisa dipastikan karena kami masih menunggu hasil audit, jika sudah ada hasil audit, baru bisa dijadwalkan RUPS,'' tutupnya.

Disisi lain, sejumlah tokoh masyarakat ikut meminta kepada pihak DPRD Rohil secepatnya untuk menggelar audiensi terkait pengelolaan dana PI 10 Persen dari PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang telah diserahkan kepada BUMD PD SPR untuk bisa disampaikan secara transparan. 

Sumber: https://rekayasanews.com/2024/03/28/dinilai-tidak-tranparansi-gabungan-wartawan-di-rohil-sampaikan-surat-permintaan-audensi-ke-dprd-pertanyakan-participating-interest-pi-10-persen/

https://www.goriau.com/berita/baca/tahun-2023-rokan-hilir-riau-terima-rp-488-miliar-dari-pi-10-persen-pertamina-hulu-rokan-uangnya-di-bumd.html

Editor: Redaksi